Яндекс.Метрика

Berita dari Kedutaan Besar

Kembali

Surat Duta Besar Rusia kepada Kompas Editor-in-Chief, diterbitkan pada tanggal 29 Desember, 2016

No. 130-29-12-2016

SURAT DUTA BESAR RUSIA KEPADA KOMPAS EDITOR-IN-CHIEF, DITERBITKAN PADA TANGGAL 29 DESEMBER, 2016

 

Yang terhormat Bapak Budiman Tanuredjo,

Sehubungan dengan artikel yang dimuat pada surat kabar Kompas tertanggal 8 Desember 2016, menanggapi hal tersebut, yang menurut pandangan saya kurang tepat, dimana diulas kritik kepada Rusia perihal penggunaan hak veto di Dewan Keamanan PBB secara berlebihan, maka perlu kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

Bahwasanya hak veto melekat pada lima orang anggota tetap Dewan Keamanan PBB yang tertuang dalam Piagam PBB dan dengan demikian legitimasi dari sisi hukum internasional tidak bisa dipungkiri lagi keabsahannya. Selain itu, kodifikasi hak ini – bermuara pada pengalaman sejarah besar para pendiri PBB, yang dibentuk, seperti yang telah kita ketahui pada tahun 1945, di masa akhir Perang Dunia Kedua, dengan tujuan untuk memastikan perdamaian dan mencegah terjadinya bencana global baru yang ketiga. Sepertinya peruntukan yang diberikan 71 tahun silam, mengenai hak veto bagi anggota tetap Dewan Keamanan PBB, para pendiri organisasi internasional yang bersifat universal ini melihatnya sebagai premis penting untuk perdamaian dunia. Dan terlepas dari segala masalah nyata yang dihadapi PBB dalam menjalankan kegiatannya, dunia berhasil terhindar dari terjadinya perang dunia ketiga dan tentu saja sedikit banyak karena adanya penggunaan hak veto ini.

Hak ini bukan semata-mata hak istimewa, melainkan sebagai sarana checks and balances yang dibutuhkan dalam kinerja PBB dan Dewan Keamanannya, yang sangat penting guna memelihara perdamaian dan stabilitasnya.

Pertama-tama, ini menyinggung bahwasanya hak veto berfungsi sebagai pengambilan keputusan kebijakan politik yang telah dipikirkan secara masak-masak, meniadakan kemungkinan pemaksaan kehendak antara satu negara ke negara lainnya, serta menggunakan PBB sebagai sarana guna mencampuri masalah internal negara yang berdaulat. Justru dikarenakan hadirnya hak veto, keberpihakan PBB terhindari, sebagai contoh peristiwa yang terjadi di bekas negara Yugoslavia dan konflik yang terjadi di Suriah. Tanpa adanya hak veto, Dewan Keamanan PBB akan beresiko untuk berubah menjadi sarana penyokong petualangan Amerika Serikat dan sekutunya, ini terjadi karena negara-negara ini menjadi mayoritas di dalam Dewan Kemaanan PBB. Kita masih mengingat tindakan yang tidak bertanggung jawab dari sisi Barat ke dalam urusan dalam negeri negara-negara berdaulat, seperti agresi di Yugoslavia, invasi Irak, pemboman Libya, mendorong pihak oposisi bersenjata di Suriah untuk menggulingkan pemerintah yang sah dan berdaulat, hal ini dapat dipahami secara sederhana: dengan tidak adanya hak untuk memveto maka kekuatan Barat dapat mengambil keuntungan dari jumlah mayoritas mereka, untuk kemudian menempatkan kepentingannya di atas kewenangan tinggi PBB, secara halusnya, tindakan-tindakan yang patut dipertanyakan, namun membawa kepada kenyataan akan kehancuran kehidupan bernegara di sejumlah negara,

Karenanya seruan untuk mengubah hak veto dalam Dewan Keamanan PBB, akan membawa konsekuensi serius yang mungkin saja berujung dan tidak bisa dirubah lagi terhadap perusakan perdamaian dan keamanan dunia.

Kami berharap bahwa publikasi anda, yang kami dapati selama ini selalu terlihat seimbang, obyektif dan tidak memihak, akan mampu memberikan ruang untuk mengenalkan pandangan dari sisi Duta Besar Federasi Rusia kepada para pembaca setia Kompas, sebagai tanggapan dari artikel yang termuat di Kompas beberapa waktu yang lalu, sehubungan dengan politik luar negeri negara kami yang sempat diulas di media anda.

 

Hormat kami,

 

 

 

Mikhail GALUZIN